Berdasarkan keputusan Mahkamah Konstitusi, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang didasarkan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh karena itu, diperlukan pembentukan undang-undang baru yang mengatur Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, yaitu Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Dasar hukum untuk undang-undang baru ini mencakup Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 24A ayat (1) dan ayat (2), Pasal 25, dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-undang ini mengatur mengenai hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, yang terdiri dari Hakim Karier dan Hakim Ad Hoc. Proses pemilihan dan pengangkatan Hakim Ad Hoc berbeda dengan hakim pada umumnya. Keberadaan hakim Ad Hoc diperlukan karena kasus-kasus tindak pidana korupsi yang kompleks melibatkan berbagai bidang, seperti keuangan, perbankan, perpajakan, pasar modal, dan pengadaan barang dan jasa pemerintah.
