Sebagai bangsa yang bercita-cita memiliki pemerintahan dengan kinerja baik maka sudah sepatutnya jika pemerintah menetapkan undang-undang yang fokus pada sistem dan pengaturan tenaga sipil. Seluruh tugas dan tanggung jawab negara ditempatkan pada hukum positif. Oleh sebab itu, ketentuan tentang kepegawaian harus diatur secara resmi. Ketentuan-ketentuan ini secara terus-menerus perlu disesuaikan dengan tuntutan nasional dan tuntutan global agar mampu memenuhi kebutuhan masyarakat yang dinamis.
Kerangka regulasi hukum mengenai Aparatur Sipil Negara (ASN) di Indonesia pada dasarnya telah bersandar pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Namun karena kebutuhan yang meningkat, regulasi hukum tersebut perlu diperba rui agar selaras dengan perkembangan masyarakat. Saat ini, berbagai tata aturan pokok terkait ASN telah diubah dengan adanya Undang Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara
